SISTEM PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

SISTEM PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

A.PENGERTIAN SISTEM

                Sebelum mengetahui sistem perkembangan ekonomi indonesia kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem.Menurut Chester  A.Bernard,sistem adalah kesatuan yang terpadu secara holistik,yang didalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.Subjek atau objek sebagai pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat,untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan yaitu dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam,untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta,dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi  dari subjek-subjek tersebut.

                Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan,cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek),serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek tersebut agar serasi.Aturan atau kaidah yang dimaksud  bisa berupa aturan atau peraturan,baik yang tertulis maupun tidak tertulis,untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia.

B.PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN

                Sistem perekonomian adalah system yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi yang ada dinegara tersebut.Perbedaan mendasar antara sebuah system ekonomi dengan system ekonomi lainnya adalah bagaimana cara system itu mengatur factor produksinya.Dalam beberapa system,seorang individu boleh memiliki semua factor produksi.Sementara dalam system lainnya,semua factor tersebut dipegang oleh pemerintah.Kebanyakan system ekonomi di dunia berada diantara dua system ekstrim tersebut.

C.PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

1. MASA PENDUDUKAN  BELANDA

                Pada mas apenjajahan,Indonesia menerapkan system perekonomian monopolis.Dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan penguasa perdagangan Indonesia saat itu.VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia pada saat itu,disini VOC menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian Indonesia.Peraturan-peraturan yang diterapkan VOC seperti kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC dan pajak hasil bumi yang dirancang untuk mendukung monopoli tersebut.Disamping itu VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah agar tetapa tinggi.antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah.Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.Dengan monopoli rempah-rempah,diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda,dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton. Dan Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar,terutama     perang Diponegoro.

b.Penggunaan tentara sewaan memebutuhkan biaya besar

c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri

d.Pembagian deviden kepada para pemegang saham,walaupun kas deficit.

                2.MASA PENDUDUKAN INGGRIS

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

a.Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang,apalagi untuk menghitung luas tanah yang terkena pajak

b.Pegawai pengukur tanah dari inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c.Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan,karena inggris tak mampu mengakui suksesi jabatan secara turun temurun.

                3.MASA CULTUURSTELSEL

                Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Yang bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang permintaannya ada  di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet  dan  kelapa sawit. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, akan tetapi sangant  menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel sangat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodipun masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

                Dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

                4.SISTEM EKONOMI TERBUKA

                Dengan adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.Maka  dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
 a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola           perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

                5.MASA PENDUDUKAN JEPANG

                Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

                6.PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

                Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

                7.PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

                Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,malah memunculkan beberapa masalah baru.

D.PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

                Seperti yang kita ketahui bahwayang menentukan bentuk suatu system ekonomi  kecuali dasar falsafah Negara yang dijunjung tinggi maka yang dijadikan  criteria  adalah lembaga-lembaga,khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.Pergulatan pemikiran tentang system ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaanya.Hal ini tercermin dari perkembangan pemikiran tentang system ekonomi pancasila SEP. Menurut  Sri-Edi Suwasono (1985),pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

1.PASAL EKONOMI DALAM UUD 1945

                Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia,dan tersedia dalam jumlah yang terbatas.Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barnag tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi ,peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

                Dengan demikian penafsiran pasal-pasal diataslah yang banyak mendominasi pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP,sudah banyak,namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faundhing father dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai system ekonomi kita,diantaranya:

a.       Pemikiran Mohammad  Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia,juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945.Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang berabad-abad   dijajah oleh bangsa asing yang menganut system ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan system ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan,oleh karena itu menurut Bung Hatta system ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus dengan kekeluargaan.

b.      Pemikiran Wipolo

Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945),23 September 1955. Menurut Wipolo ,pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak system liberal ,karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama system ekonomi liberal-kapitalistik

c.       Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Pemikiran ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo,pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sector swasta.

d.      Pemikiran Mubyarto

Menurut Mubyarto,SEP adalah system ekonomi yang kapitalis  dan juga sosialis.Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis  atau sosialis,manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebetuhan akan materi saja.

e.      Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil tentang SEP sangat sederhana , yaitu system ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam system tersebut tercapai  keseimbangan antara system komando dengan system pasar, “lazimnya suatu system ekonomi bergantung erat dengan-ideologi yang dianut suatu Negara.”

               

E.TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

                Sebelum membahas tentang pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu kita akan bahas beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli.Pada abad ke-19 banyak ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas, serta mengemukakan teori-teori tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi.Antara lain Retrich List,Brunohilder Brand,Karl Bucher dan Walt Whitman Rostow.

                Retrich List adalah penganut paham laisser-vaire dan berpendapat bahwa system ini dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal tetapi proteksi terhadap industri-industri tetap diperlukan.

                Brunohilder Brand adalah pengkritik Retrich List,mereka mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsinya,tetapi lebih ditekankan  pada metode distribusi yang digunakan.Brunohilder Brand  mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

1.Natural atau perekonomian barter

2.Perekonomian uang

3.Perekonomian kredit

                Sedangkan  Karl Bucher mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama.Karl Bucher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 tingkatan yaitu:

1.Produksi untuk kebutuhan sendiri

2.Perekonomian kota,diman pertukaran sudah meluas

3.Perekonomian nasional,diman peranan pedagang tampak makin penting jadi barang-barang itu diproduksi untuk pasar.Ini merupakan gambaran revolusi di jerman .

                Walt Whitman Rostow dalam bukunya: De stages of Economic Growth mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap dan setiap Negara didunia dapat digolongkan kedalam satu tahap dari 5 tahap pertumbuhan ekonomi tersebut.

Tahap-tahap perekonomian Rostow adalah sebagai berikut:

1.Tahap masyarakat tradisional

2.Thap prasyarat lepas landas

3.Tahap lepas landas

4.Gerakan kearah kedewasaan

5.Masa konsumsi tinggi

F.PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

                Sejak kemerdekaan pada tahun 1945,masa orde lama,orde baru,sampai sekarang Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi.Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.

1.MASA ORDE LAMA (1945-1966)

                Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan,sebagai dampak ketidak stabilan politik dan seringnya pergantian cabinet.

2.MASA ORDE BARU (1966-1997)

                Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa,  pemerintah peralihan menetapkan  beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut:

A.Memerang inflasi

B.Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras

C.Merehabilitasi pasaran perekonomian

D.Meningkatkan ekspor

E.Menyediakan/menciptakan lapangan kerja

F.Mengundang kembali investor asing

3.MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)

                Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kearah pemulihan.Walau ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 diman inflasi sudah diperhitumgkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

                Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negative,hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.

G.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

                Adapun yang mempengaruhi pertumbuhna ekonomi Indonesia,secara umum adalah:

                                1.Faktor produksi

                                2.Faktor investasi

                                3.Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

                                4.Faktor kebijakan moneter dan inflasi

                                5.Faktor keuangan Negara

Sumber :

http://rupika-rupikahusnasari.blogspot.com/2012/03/tugas-perekonomian-indonesia.html