Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)
Setiap pemerintahan di negara
manapun memiliki tugas mengelola anggaran pendapatan dan belanja untuk
mengelola tugas pokok pemerintahan. Keseluruhan aktivitas pengelolaan keuangan
pemerintah dicatat ke dalam laporan anggaran. Di Indonesia disebut dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Isi APBN mencerminkan
pengelolaan keuangan negara dan sekaligus merepresentasikan fungsi dari suatu
pemerintahan.
1.1 PERKEMBANGAN
DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Dari segi perencanaan pembangunan di
Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka
pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya
1.2 Proses Penyusunan Anggaran
Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Proses penyusunan anggaran sangat penting dalam sebuah proses perencanan.
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalanan sebuah program.
Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah, yaitu :
1) Metode kemampuan ( the affordable method ), yaitu metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2) Metode
pembagian semena-mena ( Arbitrary allocation method ), yaitu proses
pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.
3) Metode
persentase penjualan ( Percentage of sales ), yaitu menggambarkan efek yang
terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase peningkatan
penjualan dilapangan.
4) Melihat
pesaing ( competitive parity ) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang
tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.
5) Pengembalian
investasi ( return of investment ) yitu pengembalian keuntungan yang diharapkan
oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan
dan aktivitas promosi lainnya.
Dari Bawah ke Atas :
Merupakan proses penyusunan anggaran
berdasarkan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan
belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari
bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.
Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :
Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :
1) Metode tujuan dan tugas ( Objective and task method ) yaitu dengan menegaskan pada penentusn tujun dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan pekiraan anggaran yang dibutuhkan utuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
2) Metode pengembalian berkala ( payout planning ) yaitu menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akam mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima hasil penjualan. Tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah masuk tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
3) Metode perhitungan kuantitatif ( Quantitative models ) yaitu mengguakan perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukan dalam kommputer dengan teknis analisis regresi berganda ( multiple regresion analysis ). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.
Alokasi Anggaran :
Setelah mengetahui berapa anggaran
yang dibutuhkan untuk melaksanakan program , hal selanjutnya adalah bagaimana
mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti
melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran
yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran mencakup potensi pasar,
ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan skala ekonomni periklanan dan
karakteristik perusahaan.
1. 3 Perkiraan Pengeluaran Negara
1. 3 Perkiraan Pengeluaran Negara
Secara garis besar,pengeluaran
Negara dikelompokkan menjadi dua yakni.
a) pengeluaran
rutin
b) pengeluaran
pembangunan
Pengeluaran Rutin Negara
Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran
yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara
rutin,diantaranya:
· Pengeluaran
untuk belanja pegawai
· Pengeluaran
untuk belanja barang
·
Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
·
Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
·
Pengeluaran lain lain
Pengeluaran pembangunan
Secara garis besar,yang termasuk
dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:
· Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
· Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
· Pengeluaran pembangunan
untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )
· Pengeluaran pembangunan lainnya
· Pengeluaran pembangunan lainnya
1.4 Dasar Perhiungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan
Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan
adalah :
· Produksi
minyak rata-rata per hari
· Harga
rata-rata ekspor minyak mentah
Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan
adalah :
· Pajak penghasilan
· Pajak penghasilan
· Pajak
pertambahan nilai
1.5
Penerimaan Pembangunan
Meskipun telah
ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun karena
laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu dilengkapi
dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.Meskipun untuk
selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin
meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan
dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian bantuan
luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal
pengembalian cicilan pokok dan bunganya).
Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.
Perkiraan Penerimaan Negara
Secara garis besar sumber penerimaan
Negara berasal dari :
a) Penerimaan
dalam negeri
b) Penerimaan
pembangunan
Penerimaan Dalam Negeri
Pertama,penerimaan dalam negeri untuk
tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan
pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
·
Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi peran bank
sentral.serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk
menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi
adalah meningkatnya tebungan masyarakat.
·
Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki
penerimaan Negara
·
Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha
yang lebih sehat dan mantap.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar